Connect with us

KABAR VIRAL

Wagub Minta, Ponpes Peradaban ACT Di Tasikmalaya Tidak Dibekukan.

Published

on

Pewarta : Iwa

Tasikmalaya,Kabartasela.com – Bareskrim Polri mengatakan yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) menerima dana ahli waris korban Lion Air JT 610 dari Boeing sebanyak Rp 138 miliar. Namun, sebanyak Rp 34 miliar digunakan tidak sesuai peruntukan, termasuk untuk membangun pesantren Peradaban di Tasikmalaya.

Bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto, menyebut keberadaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) membenarkan di Kabupaten Tasikmalaya terdapat fasilitas ACT. Namun sejauh ini belum muncul laporan dari masyarakat terkait keluhan atau keresahan.

“Saya tahu ada ACT di Selatan tapi sampai hari ini belum ada laporan dari masyarakat kalau masalah lain itu soal penanganan hukum,” Kata Ade Sugianto, Bupati Tasikmalaya di Kantor Bupati Tasikmalaya di kantornya rabu (27/7/22).

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, meminta agar Pondok Pesantren Peradaban tidak ditutup atau dibekukan. Proses pembelajaran santri harus tetap dilangsungkan

demi pendidikan. Peran pondok pesantren jadi benteng akidah dan moral juga sebagai estafet pembelajaran ilmu agama.

“Pertama ada pondok pesantren yang ada di wilayah Tasikmalaya yang katanya milik ACT, saya minta jangan ada pemberhentian proses belajar mengajar, jangan dibubarkan atau dibekukan yang ada hubungan dengan ACT . Karena masyarakat butuh pesantren, pesantren benteng akidah dan moral tempat estafet ilmu agama ada dipesantren sedikit adanya ponpes berguna,” kata Uu usai Rapat Paripurna hari jadi Kabupaten Tasikmalaya, di anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya selasa (26/7/22).

Meski demikian, aset aset ACT yang lain diserahkan pada penegak hukum. Jika ditemukan ada ajaran yang menyimpang Majlis Ulama Indonesia (MUI) harus meluruskanya.

“Adapun aset aset yang  lain kami serahkan ke penegak hukum. Kalau ada ajaranya misal bertentangan tinggal dirubah , MUI Harus berkiprah,” tambah Uu.

Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Suntana meminta agar masyarakat tidak terprovokasi dalam menyikapi ACT.

“Temen temen kita lagi menunggu penyidikan di tempat lain, bila ada ACT disini kita evaluasi kegiatanya. Mengevaluasi kegiatan oleh bupati segi perizinannya. Kami sampaikan jangan mudah terprovokasi,” ucap Suntana. ( Iwa )

Advertisement
Advertisement
Iklan oppo fauzan
error: Content is protected !!