Connect with us

DAERAH

Dinas SDA Provinsi Jabar Adakan Pembinaan Dan Sosialisasi UU No 17 Tahun 2019, Bagi Masyarakat Pengguna Air.

Published

on

Kabartasela.com Cipatujah – Guna mewujudkan tata kelola air partisipatif masyarakat yang berada di area daerah irigasi Padawaras, Dinas SDA Provinsi Jawa Barat mengadakan pembinaan bagi GP3A, P3A dan pemdes yang ada di daerah irigasi Padawaras , Rabu (11/11/2020).

Pembinaan  dan  Sosialisasi uu no.17  Tahun 2019 tentang sumber daya air bagi masayarakat yang digelar di GOR Desa Tobongjaya, Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya tersebut diikuti petugas SUP Cikaengan Ciwulan, GP3A wilayah DI Padawaras, pengurus P3A yang ada di daerah irigasi Padawaras ,Kades Tobongjaya, Padawaras,Darawati, Bantarkalong,Kertasari dan Sindangkerta Kec. Cipatujah. Hadir sebagai narasumber Kepala Bidang OP pada  Dinas SDA Provinsi Jawa Barat,  Ir Azhari dwikora SP1, dan Kepala Seksi Irigasi Ir Andrea.

Kepala Bidang OP pada  Dinas SDA Provinsi Jawa Barat,  Ir Azhari dwikora SP1, dalam paparannya menyampaikan, kegiatan sosialisasi UU No 19 Tahun 2019 tentang sumber daya air dilakukan untuk Memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait penyusunan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air harus ditujukan untuk mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya Air guna mencapai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dijelaskan Azhari,  Terbatasnya ketersediaan Sumber Daya Air pada satu sisi dan terjadinya peningkatan kebutuhan Air pada sisi lain menimbulkan persaingan antarpengguna Sumber Daya Air yang berdampak pada menguatnya nilai ekonomi Air. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antarsektor, antarwilayah, dan berbagai pihak yang terkait dengan Sumber Daya Air. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang dapat memberikan pelindungan terhadap kepentingan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat. Oleh karena itu, penyediaan Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama di atas semua kebutuhan Air lainnya.

Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, termasuk tugas untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi masyarakat. Di samping itu, Undang-Undang ini juga memberikan kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air kepada pemerintah desa, atau yang disebut dengan nama lain, untuk membantu pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air serta mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya.

Sebagian, tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam mengelola Sumber Daya Air yang meliputi satu Wilayah Sungai dapat ditugaskan kepada Pengelola Sumber Daya Air yang dapat berupa unit pelaksana teknis kementerian/unit pelaksana teknis daerah atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.

“Dalam realisasinya, keterlibatan masyarakat dan semua pihakĀ  sangat di butuhkan agar terwujud pengelolaam air yang baik,” jelasnya.(Red)

Advertisement
Advertisement
Iklan oppo fauzan
error: Content is protected !!